Project NUSA: Indonesia dan Singapura menyusun tata kelola AI sumber terbuka bersama

Indonesia dan Singapura resmi meluncurkan Project NUSA pada Rabu, 21 Oktober 2026, di sela AI Impact Summit dalam rangkaian Bali Tech Week di Denpasar. Nama itu, seperti ditegaskan Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika) Hammam Riza, bukan kependekan Nusantara, melainkan Network of Unified and Secure AI. Peluncuran ini digarap Korika bersama AI Singapore dan melibatkan 20 pihak lain, dengan memanfaatkan fasilitas pusat data yang tersebar di Indonesia maupun Singapura.

Tujuan yang dinyatakan adalah menyediakan satu platform terpadu untuk urusan tata kelola, aplikasi, dan adopsi AI, mencakup lingkungan pemerintahan, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hammam menyebut dua kata kunci. Pertama, tata kelola AI sumber terbuka: komponen dan praktiknya terbuka, tetapi penerapannya tetap berlandas pada prinsip etika dan keterlibatan manusia dalam proses. Kedua, keterbukaan data dan pengetahuan, agar aplikasi yang dibangun di atas kerangka ini tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.

Proyek ini juga disebut menyerap tolok ukur dari Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia dalam proses penyusunan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Indonesia. Posisi Korika adalah sebagai pengorkestrasi ekosistem, sementara AI Singapore menyumbang pengetahuan dan pengalaman tata kelola. Hammam menegaskan bahwa AI berdaulat bukan berarti menutup diri: menurutnya, kedaulatan justru berarti mengajak pihak lain bekerja sama mengikuti perkembangan teknologi. Deputy Director of AI Products AI Singapore, William Tjhi, menyebut perkembangan AI kini berada di titik perubahan penting sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda.

Bagi yang membangun produk AI di Indonesia, nilai proyek ini terletak pada arah, bukan pada aturan yang sudah mengikat. Sampai pengumuman ini belum ada tenggat, kewajiban, atau sanksi yang disebutkan, sehingga Project NUSA lebih tepat dibaca sebagai kerangka rujukan: prinsip etika, keterlibatan manusia, keterbukaan data, dan tata kelola yang bisa diaudit. Tim produk sebaiknya mulai memetakan bagaimana keputusan agen dicatat, siapa yang bisa menghentikannya, dan data apa yang boleh keluar dari lingkungan sendiri. Kalau kerangka ini nanti dipakai sebagai acuan pengadaan, dokumen yang siap lebih awal akan jauh lebih murah diperbaiki daripada sistem yang harus dibongkar setelah berjalan.