Pemerintah bidik investasi AI 8-12 miliar dolar, bersandar pada listrik dan pusat data

Pemerintah membidik peluang investasi di sektor kecerdasan buatan senilai 8 sampai 12 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp216,79 triliun bila memakai angka 12 miliar dolar. Angka itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat kegiatan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Kamis, 22 Oktober. Menurutnya penguatan ekosistem AI nasional perlu dioptimalkan karena mampu menarik investasi bernilai besar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi.

Airlangga menyebut empat prioritas yang harus diperkuat untuk merealisasikan kedaulatan AI Indonesia: infrastruktur digital dan ketahanan energi, pengembangan talenta nasional dan inovasi, percepatan adopsi AI, serta tata kelola dan kolaborasi global. Ia juga menyinggung Project NUSA, kerja sama Indonesia dengan Singapura untuk membangun kerangka tata kelola AI dan data terbuka yang aman serta terpadu, sebagai kendaraan membangun kepercayaan mitra asing.

Sisi yang paling konkret justru soal listrik. Airlangga menyebut kapasitas pusat data nasional saat ini berada di kisaran 0,25 sampai 0,58, tanpa satuan yang dijelaskan dalam kutipan tersebut. Sebagai pembanding, ia menyatakan konsumsi listrik pusat data global diproyeksikan naik dari 485 TWh pada 2026 menjadi 950 TWh pada 2030. Untuk mengantisipasi lonjakan itu, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit hampir 70 gigawatt melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034, ditambah program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas puncak 100 gigawatt.

Pernyataan ini menempatkan persoalan AI sebagai persoalan infrastruktur, bukan sekadar model atau aplikasi. Pusat data butuh pasokan listrik stabil dan pendinginan, sementara pengembangan model butuh kapasitas komputasi besar yang harganya ditentukan ketersediaan GPU. Tanpa keduanya, insentif fiskal apa pun akan sulit mengubah investasi menjadi kapasitas produksi. Di sisi lain, target investasi sebesar itu juga menuntut kepastian hukum tentang data, transfer data lintas negara, dan kewajiban pelokalan data yang selama ini menjadi pertanyaan calon investor.

Bagi pembaca yang menggarap produk AI lokal, angka ini lebih berguna sebagai penanda arah belanja negara daripada sebagai ramalan pasar. Yang biasanya turun lebih dulu adalah proyek infrastruktur dan pengadaan di kementerian serta BUMN, lalu kewajiban adopsi di layanan publik. Yang belum ada dalam pengumuman ini adalah rincian insentif, tenggat, dan bentuk kerja samanya. Sampai tiga hal itu terbit, angka Rp216 triliun sebaiknya diperlakukan sebagai target politik, bukan sebagai dasar menyusun rencana bisnis.