Mantan pejabat Treasury: aturan anti pencucian uang belum siap untuk agen AI dan blockchain

Carole House, pendiri dan CEO Penumbra Strategies yang pernah bertugas di Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, berbicara pada sesi Money20/20 di Las Vegas, Minggu, 18 Oktober 2026. Paparannya dibukukan Banking Dive pada 20 Oktober. Ia menilai anggapan bahwa regulator lambat merespons inovasi ada benarnya, tetapi industri juga jarang mengakui perannya dalam membangun pemahaman bersama. Ia menyebut kolaborasi publik-swasta sebagai inti kemampuan menghadapi ancaman terhadap sistem keuangan.

Menurut House, kombinasi blockchain dan perdagangan yang digerakkan agen membuat kedua pihak meremehkan kebutuhan akan tindakan yang benar dan tepat waktu. Automatisasi dan desentralisasi yang makin canggih, katanya, memaksa kerangka pemberantasan keuangan ilegal ikut dimodernisasi agar tidak tertinggal. Ia menegaskan bahwa kedua sisi perlu saling memahami dan menemui satu sama lain dengan empati serta kecepatan yang lebih besar, karena tanpa itu penegakan akan selalu berjalan di belakang peristiwa.

Ancaman yang ia sebut bukan hal abstrak. House menyoroti modal lawan yang masuk ke rantai pasok pertahanan, jaringan penipuan berpola pig butchering yang memanfaatkan organisasi pencucian uang Tiongkok, serta pusat penipuan di Asia Tenggara yang menurutnya turut ditopang perdagangan manusia. Semua itu, katanya, menyentuh manusia secara langsung. Penyebutan Asia Tenggara itu relevan bagi pembaca di Indonesia, meski sesi tersebut tidak membahas aturan domestik Indonesia secara khusus.

Solusi yang ia tawarkan bersifat prosedural, bukan teknologis. House mendorong kerangka regulasi yang netral teknologi, sehingga pengawasan mengikuti fungsi dan aktivitas, bukan nama produk. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dijalankan akan menjadi tidak berdaya, dan mengatakan penegakan tidak ikut diperbesar ketika aturan baru dibuat. Ia juga mengusulkan pertukaran informasi antarpihak secara langsung dan seketika, meniru kebiasaan industri keamanan siber yang jauh lebih cepat berbagi indikator serangan dibanding sektor keuangan. Ia pernah bersaksi pada Mei 2026 di subkomite jasa keuangan DPR soal modernisasi Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Yang belum ada sampai pernyataan ini: rancangan aturan, kewajiban spesifik bagi agen AI yang bertransaksi aset, maupun tenggat penerapan. Sesi itu juga tidak menghasilkan angka kerugian akibat agen, sehingga besaran masalahnya belum terukur dari sumber ini. Bagi bank yang mulai memakai agen, implikasi praktisnya tetap satu: pertanyaan pengawas akan berbunyi siapa mewakili siapa, dengan bukti apa. Menyiapkan jejak identitas dan kewenangan agen sejak awal lebih murah daripada menyusunnya setelah ada pemeriksaan.