Pemerintah buka opsi bendungan untuk pusat data AI, kasus Jatiluhur jadi pelajaran tata kelola

Pemerintah membuka opsi memanfaatkan infrastruktur air untuk menopang industri pusat data berbasis kecerdasan artifisial. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan Indonesia memiliki cukup banyak bendungan dan reservoir sehingga kebutuhan pemenuhan rumah tangga serta industri dapat diatur, termasuk untuk industri ekonomi digital. Pernyataan itu disampaikan di sela acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menekankan pemerintah perlu menyusun peta jalan kebutuhan air pusat data per wilayah, dengan perhitungan yang sekaligus memperhitungkan kebutuhan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan lingkungan, bukan hanya kebutuhan industri.

Dalam kesempatan lain di forum yang sama, AHY menyebut empat aspek yang perlu disiapkan agar AI benar-benar menggerakkan ekonomi: konektivitas, komputasi, konteks lokal, dan kompetensi sumber daya manusia. Ia menambahkan bahwa koneksi cepat tetap menuntut infrastruktur fisik seperti transportasi dan logistik, serta pasokan energi dan air yang direncanakan sejak awal. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pembangunan pusat data AI harus memperhitungkan kecukupan listrik di daerah dan ketersediaan air untuk mendinginkan server, dan kementeriannya memetakan kebutuhan komputasi, perkiraan pertumbuhan pengguna internet, serta lokasi dengan akses konektivitas memadai agar pembangunan tidak menekan pasokan energi dan air masyarakat di sekitarnya.

Kekhawatiran itu bukan hipotetis. Proyek AI Campus 2 (CGK4) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, berkapasitas hingga 640 megawatt dan bernilai sekitar 3,5 triliun rupiah, dihentikan sementara sejak 28 September 2026 setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi langsung dan menemukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Persetujuan Bangunan Gedung belum terbit. Groundbreaking proyek itu sendiri baru dilakukan pada 22 September. Dalam pembahasan AMDAL yang belum final di Kabupaten Purwakarta, kebutuhan air proyek disebut sekitar 27 liter per detik pada tahap awal, dan dapat mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari jika dikembangkan penuh. BDx menyatakan siap mengikuti hasil kajian, berkoordinasi dengan PDAM dan PLN agar layanan masyarakat tidak terganggu, dan tetap menargetkan fase pertama beroperasi pada awal 2027 asalkan seluruh persetujuan tuntas.

Tekanan serupa muncul di Batam. Pemerintah daerah di kawasan itu mendorong pengembang pusat data menyediakan fasilitas desalinasi air laut secara mandiri karena pasokan air terbatas, sejalan dengan upaya pembangunan ekosistem pusat data hyperscale di wilayah tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa hambatan utama pertumbuhan pusat data AI di Indonesia bukan sekadar ketersediaan lahan atau jaringan, melainkan air, listrik, dan kapasitas daerah menanggung beban lingkungan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat menegaskan penghentian sementara di Jatiluhur bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan pengawasan setelah menerima keresahan warga, dan kewenangan penerbitan AMDAL maupun PBG tetap berada di pemerintah kabupaten.

Dari rangkaian ini ada empat hal yang bisa dipakai sebagai daftar periksa. Pertama, kebutuhan air dan listrik sebaiknya diumumkan sebagai proyeksi, termasuk pada kapasitas penuh dan skenario musim kering, bukan hanya angka kapasitas daya terpasang. Kedua, izin lingkungan dan bangunan perlu diselesaikan sebelum tahap konstruksi yang mensyaratkannya dimulai, karena keterlambatan dokumen berdampak langsung pada jadwal komersial. Ketiga, kalau pemilik produk mengandalkan komputasi dalam negeri, ketergantungan pada satu lokasi pusat data membawa risiko yang sama seperti ketergantungan pada satu penyedia model. Keempat, untuk beban kerja yang tidak butuh model terbesar, efisiensi lebih dari sekadar penghematan biaya token: ia mengurangi daya, air, dan waktu yang harus disediakan pihak lain.