China siapkan rencana ketenagakerjaan khusus AI dan lebih dari 200 standar profesi nasional

China menyampaikan rencana ketenagakerjaan yang dirancang khusus untuk menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial. Pada konferensi pers di Beijing, 10 Oktober 2026, Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Li Zhong menyatakan pemerintah akan menjalankan aksi untuk mendorong lapangan kerja agar selaras dengan perkembangan AI dan teknologi terkait, sambil tetap mendukung pengembangan inovasi secara bertanggung jawab. Rencana lima tahun yang mengutamakan lapangan kerja juga menetapkan promosi lapangan kerja di tengah kemajuan AI sebagai salah satu tugas utama.

Bagian yang paling operasional datang dari pejabat kementerian, Wu Liduo. Ia menyatakan kementerian akan membentuk mekanisme rutin untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan baru, dengan perhatian pada bidang yang sedang tumbuh seperti AI, ekonomi digital, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta jasa modern. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-15 yang mencakup 2026 sampai 2030, kementerian berencana menyusun atau merevisi lebih dari 200 standar profesi nasional agar pengembangan keterampilan tenaga kerja sejalan dengan perubahan kebutuhan industri.

Angka yang sudah tercatat menunjukkan laju perubahannya. Dalam lima tahun terakhir, China memasukkan 72 jenis pekerjaan baru ke dalam sistem klasifikasi profesi resminya, termasuk pelatih AI dan pengelola emisi karbon, dan sejak awal 2026 sudah ada 11 jenis pekerjaan baru lagi yang diumumkan. Dari sisi permintaan pasar kerja, Xinhua mengutip platform jaringan kerja Maimai yang melaporkan jumlah iklan lowongan terkait AI di sektor ekonomi baru naik 789,47 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sepanjang Januari sampai Juli, sedangkan platform pencarian kerja Zhaopin mencatat permintaan yang sangat kuat untuk insinyur AI, termasuk di bidang manufaktur otomotif dan mengemudi cerdas.

Rancangan ini juga memuat sisi pengukuran risiko, bukan hanya penciptaan pekerjaan. Laporan Xinhua menyebut rencana tersebut memuat langkah untuk memantau dampak AI terhadap ketenagakerjaan melalui sistem klasifikasi profesi, sedangkan dokumen rencana yang beredar sebelumnya menyusun aksi ini dalam tiga sub-rencana: menciptakan pekerjaan baru di bidang AI, menggali potensi AI di sektor tradisional, dan membantu pekerja berpindah jenis pekerjaan. Catatan pentingnya, rencana itu tidak memuat angka target khusus untuk penciptaan lapangan kerja AI, sehingga ukuran keberhasilannya masih bergantung pada standar profesi dan program pelatihan yang menyusul.

Bagi Indonesia, pola ini layak dibandingkan. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kerangka tata kelola AI nasional dan aturan sektoral, sementara pembahasan soal keterampilan kerja umumnya masih berhenti pada literasi digital. Pengalaman China menunjukkan bahwa penamaan profesi baru, standar kompetensi, dan sertifikasi adalah pekerjaan teknis yang memakan waktu bertahun-tahun, bukan pengumuman satu kali. Jika kebutuhan tenaga kerja di bidang AI, keamanan, dan pengelolaan data ingin dipenuhi dari dalam negeri, penyusunan standar semacam itu perlu dimulai lebih awal agar tidak berakhir hanya sebagai program pelatihan singkat tanpa pengakuan.