Investasi pusat data AI di Indonesia dinilai masih terbuka, Batam dan Jawa Barat jadi titik utama

Bisnis.com pada 6 Oktober 2026 melaporkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang untuk menarik investasi pusat data berbasis kecerdasan artifisial di tengah kebutuhan infrastruktur digital yang tumbuh cepat. Investasi itu dinilai bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan investasi di kawasan ASEAN. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 182 pusat data yang beroperasi, dengan 94 unit terkonsentrasi di Jakarta dan sekitar 16 unit di Batam, yang menunjukkan ekosistem data center nasional mulai terbentuk.

Ekonom Indef yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai besarnya minat investor sebagai tanda Indonesia sudah diperhitungkan sebagai tujuan investasi infrastruktur data center, khususnya untuk kebutuhan komputasi AI. Ia menyebut tidak kurang dari investasi setara Rp360 triliun berebut masuk ke Indonesia. Menurutnya, minat itu perlu diikuti kesiapan pemerintah menyediakan iklim investasi yang memberi kepastian, karena peluang pembangunan tersebar di Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Khusus Batam, nilai rencana investasi pusat data diperkirakan mencapai 15 sampai 20 miliar dolar AS dengan target kapasitas nasional sekitar 1,3 gigawatt, sementara pertumbuhan ekonomi Batam berada di sekitar 7 persen. Ia menambahkan Batam berpeluang menjadi hub data center kawasan karena Singapura mulai membatasi pembangunan baru akibat keterbatasan lahan dan energi.

Ekspansi pemain besar juga terlihat. BDx Data Centers mulai membangun AI Campus 2 atau CGK4 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, pada September 2026 dengan kapasitas 640 megawatt dan dukungan daya 845 MVA dari PLN. BDx Indonesia merupakan perusahaan patungan BDx Data Centers, Indosat Ooredoo Hutchison, dan Lintasarta, dan proyek itu bagian dari ekspansi infrastruktur AI yang didukung fasilitas pembiayaan 320 juta dolar AS. Namun laporan yang sama menyebut proyek di Jawa Barat itu kemudian dihentikan oleh pemerintah daerah karena sejumlah persoalan, termasuk aspek lingkungan dan kebutuhan pasokan air.

Bagi pekerjaan yang memakai AI setiap hari, angka-angka ini bukan sekadar berita investasi. Kapasitas komputasi di dalam negeri menentukan seberapa murah model bisa dijalankan sendiri, sedangkan lokasi pemrosesan data menentukan seberapa sederhana jalur kepatuhan ketika data pelanggan atau dokumen internal tidak boleh keluar dari yurisdiksi. Perbankan, misalnya, sudah memiliki pedoman tata kelola AI dari OJK yang menekankan akuntabilitas, pengawasan manusia, dan keandalan sistem, sementara aturan pelindungan data pribadi menuntut kejelasan soal di mana data diproses dan siapa saja subprosesornya.

Karena itu, daftar pantau yang layak diikuti bukan hanya pengumuman investasi, melainkan juga ketersediaan daya listrik dan air, izin lingkungan, serta status proyek yang sempat dihentikan. Untuk tim yang menyusun studi kelayakan atau dokumen pengadaan, lokasi pemrosesan, pasokan daya, dan izin lingkungan sebaiknya menjadi butir risiko dan kriteria penilaian yang eksplisit, karena faktor-faktor itulah yang kini menentukan apakah biaya AI di Indonesia bisa turun atau justru tertahan.