SEC AS mengusulkan aturan kustodi kripto baru untuk penasihat investasi, termasuk opsi simpan sendiri

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 1 Oktober 2026 mengumumkan usulan aturan yang menata ulang cara penasihat investasi dan dana teregulasi menyimpan aset kripto milik klien. Aturan lama mengandalkan konsep kustodian berkualifikasi, tetapi kustodian semacam itu belum tentu punya kemampuan teknis untuk mengamankan aset kripto. Usulan baru menyediakan kerangka kustodi yang dirancang khusus untuk kelas aset ini, dan Ketua SEC Paul Atkins menyebut langkah ini sebagai jawaban atas ketidakpastian yang diciptakan aturan kustodi yang dibuat untuk era yang sudah berlalu.

Isi pokoknya ada tiga. Pertama, pilihan kustodian diperluas: selain kustodian yang memenuhi syarat lama, perusahaan kepercayaan milik negara bagian yang diizinkan dan memenuhi standar pemisahan aset boleh menjadi kustodian kripto. Kedua, dalam keadaan terbatas, penasihat boleh menyimpan aset kripto klien sendiri, tetapi hanya bila ia mensertifikasi secara kuartalan bahwa tidak tersedia kustodian pihak ketiga untuk aset bersangkutan, disertai protokol keamanan siber, pemisahan aset, dan kontrol persetujuan transfer. Ketiga, usulan ini secara efektif menggantikan Safeguarding Rule 2023 era ketua sebelumnya yang tidak pernah difinalisasi.

Kabar itu datang bersamaan dengan babak akhir seorang tokoh. Usulan ini menjadi penutup peran Komisaris Hester Peirce, ketua Crypto Task Force perdana SEC, yang meninggalkan komisi pada pekan ini. Dalam pernyataan perpisahannya di situs SEC, Peirce menyorot bahwa usulan ini memperluas pilihan kustodi di luar kustodian berkualifikasi yang belum tentu tersedia atau menguasai teknologi untuk mengamankan aset kripto tertentu.

Makna regulasinya besar bagi pasar yang sedang tumbuh. Kejelasan soal siapa boleh memegang aset kripto menentukan cepat atau lambatnya produk seperti dana ETF kripto, tokenisasi saham, dan pada akhirnya layanan yang memakai agen AI untuk mengelola portofolio klien. Ketua Atkins menandakan masih ada sejumlah usulan aturan kripto lain menyusul, sejalan dengan jalur administratif yang ditempuh SEC dan CFTC setelah rancangan undang-undang pasar digital gagal maju di Senat pada September.

Untuk pembaca di Indonesia, usulan ini layak diikuti sebagai pembanding. OJK kini menjadi otoritas yang mengatur aset kripto setelah peralihan tugas dari Bappebti pada Januari 2025, dan kerangka kustodinya sendiri masih berkembang melalui peraturan penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital. Arah AS yang mempermudah legalitas pemegangan aset, di tengah gelombang produk agen keuangan seperti Robinhood Agents, memberi contoh konkret soal bagaimana regulator mencari keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.